Forum Akademisi Bekasi Raya

BEKASI – Ada hal yang unik dan menggelitik yang dilakukan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi yang mengirimkan surat usulan nama calon Penjabat Bupati Bekasi pada 28 Februari 2023, dengan surat yang bersifat segera. Surat yang dikirimkan tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa 7 Februari 2023.

Hal yang menjadi fokus pada Rapat Pimpinan tersebut adalah berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijalankan oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan. Dalam rapim tersebut dinyatakan bahwa manajemen Kepegawaian dan permasalahan keuangan daerah yang kaitannya dengan mutasi kepegawaian atau promosi yang dilakukan oleh Pj Bupati Bekasi telah melanggar ketentuan atau peraturan.

Jika diteliti lebih mendalam melalui surat dan notulasi rapatnya, apa yang menjadi pembahasan dalam rapim tersebut merupakan pernyataan yang melihat pada dugaan adanya indikasi-indikasi, yang kemudian dicarikan dasar hukumnya atau aturannya, sehingga pernyataan-pernyataan yang diungkapkan adalah seolah sesuai dengan realitas di lapangan.

Kami berpikir bahwa masyarakat tidak perlu risau dengan hal ini. Setiap pernyataan yang disampaikan sudah tentu harus memiliki bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa hal tersebut benar adanya dan Kementerian Dalam Negeri atau instansi lain yang terkait dan disebutkan dalam surat tersebut sudah tentu memiliki mekanisme dan metode pembuktian yang handal.

Surat yang diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri memang merupakan bagian dari tugas dan wewenang DPRD. Namun kami ingatkan juga kepada DPRD Kabupaten Bekasi, perhatikan juga tugas dan wewenang lainnya, yang memang benar-benar merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Akan menjadi sorotan publik juga ketika DPRD Kabupaten Bekasi sangat sibuk untuk mengusulkan calon nama Penjabat Bupati Bekasi dalam rapatnya sementara Pj Bupati Dani Ramdan sangat diidolakan oleh warga Kabupaten Bekasi, karena melihat kinerjanya yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Warga Kabupaten Bekasi sudah sangat cerdas. Mereka bisa mengecek di medsos, mengamati dan menganalisa hasil Lembaga survey atau mungkin langsung melihat wajah Kabupaten Bekasi hari ini yang dipimpin oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan. Warga menyaksikan secara langsung bagaimana prestasi Dani Ramdan membangun Kabupaten Bekasi, di bidang infrastruktur, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, olahraga hingga penanggulangan bencana.

Hal ini perlu diingatkan kepada DPRD Kabupaten Bekasi untuk memperhatikan pendapat publik yang selama ini merespon positif kepemimpinan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi.

Hal itu agar nyata bahwa DPRD Kabupaten Bekasi memang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan perwakilan kepentingan kelompok atau golongan, terlebih memikirkan keuntungan pribadi.

Mengapa ini perlu disampaikan? Karena dalam surat tersebut telah tercantum juga tiga nama yang diusulkan dengan mekanisme yang mudah-mudahan sudah sesuai.

Namun demikian, bisa ditanyakan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, apakah mereka tahu atau cukup mengenal tiga orang yang diusulkan sebagai calon Penjabat Bupati Bekasi tersebut. Karena tidak ada transparansi dalam mekanisme pemilihan nama-nams tersebut dalam suratnya.

Kami menekankan bahwa DPRD Kabupaten Bekasi harus memiliki marwah, kehormatan atau lainnya yang tidak bisa digadaikan atau diperjualbelikan demi kemajuan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bekasi. Masyarakat sedang senang dapat berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bekasi hari ini.

Sebagai catatan, saat usulan surat tersebut dikirimkan, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sedang berpikir keras, menanggulangi bencana banjir, longsor dan puting beliung di Kabupaten Bekasi, bahkan menetapkan status tanggap darurat bencana, agar korban banjir mendapat bantuan dan pelayanan terbaik dari pemerintah daerah.

Sementara di waktu yang sama, DPRD Kabupaten Bekasi sibuk mencari calon Penjabat Bupati Bekasi yang baru, dengan dasar dugaan mutasi rotasi yang tidak sesuai aturan. Jangan sampai kami berpikir bahwa ini bukan perkara mutasi atau rotasi tapi urusan pembagian roti. (**)